PERAN STRATEGIS ARSIP DALAM PEMBANGUNAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN GUNA MENJAGA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NKRI
DOI:
https://doi.org/10.46836/jk.v11i1.62Keywords:
Arsip, Informasi, Manajemen Pemerintahan, Sistem Pertahanan dan KeamananAbstract
Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan potensi, yaitu letak geografis, sumber kekayaan alam, dan sumber daya manusia. Di satu sisi, ini menjadi modal bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. Pada sisi lain, ini menjadi daya tarik bagi munculnya ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan untuk mengendalikan bahkan menguasai Indonesia, yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Tugas menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI sejatinya merupakan hak dan kewajiban seluruh komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat, serta meliputi seluruh aspek termasuk dalam bidang kearsipan. Arsip merupakan tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Arsip adalah sumber informasi. Kajian ini menelaah peran strategis arsip dalam konteks pembangunan sistem pertahanan keamanan guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Arsip dan informasi di dalam arsip tidak hanya berperan strategis dalam
membangun sistem pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara.
References
Syahnakri, Letjen TNI (Purn) Kiki, “Membedah Kasus WikiLeaks”, (http://nasional.kompas.com/read/2010/12/14/03333177/Membedah.Kasus.WikiLeaks), diakses 18 Agustus 2016.
Toffler, Alvin, The Third Wave, 1980. http://finance.detik.com/read/2013/08/16/161408/2332201/1034/pertaminaakui-banyak-sumur-minyak-tuapeninggalan-belanda-di-musibanyuasin, diakses 18 Agustus 2016.
http://finance.detik.com/read/2015/06/08/153822/2936417/4/ri-punyaharta-karun-rp-127-t-di-bawahlaut-tapi-sulit-ambilnya, diakses 18 Agustus 2016.
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/648404-menguak-harta-karunterpendam-di-lautan-indonesia, diakses 18 Agustus 2016.
http://www.lemsaneg.go.id/index.php/2013/11/12/lemsanegmenggelar-seminar-nasionalkeamanan-informasi-20133585/, diakses 18 Agustus 2016.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954 (http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.ht
ml), diakses 18 Agustus 2016.
