PENDAYAGUNAAN ARSIP UNTUK MENDUKUNG KAWASAN STRATEGIS KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
DOI:
https://doi.org/10.46836/jk.v12i1.8Keywords:
Archives, History, Information Research, YogyakartaAbstract
Archives have a secondary value for users especially that relate to the historic event in the past. Archives also have a function as a primary source of information, particularly in the field of research and reconstruction of history. In regards of the project of development of the strategic areas in Yogyakarta, the archives managed by the Local Archives can be utilized to conduct a research on the history of the point of interests in these strategic areas. The Local Government in Yogyakarta can manage a research to dig more information on the history and areas in Yogyakarta from the records and archives kept at the Local Archives, universities, and National Archives. The Local Archives, especially in Yogyakarta needs to conduct a research and publication on archives regarding the history and strategic areas in Yogyakarta. The Local Archives also have to develop their collections by searching the records and archives that relate to the history of Yogyakarta that are not yet transferred to the Local Archives. If it is possible, the Local Archives are ought to make an accession register to be announced to public.
Arsip statis memiliki nilai guna sekunder yang diantaranya adalah nilai guna informasional yang terkait dengan peristiwa bersejarah masa lampau. Arsip merupakan sumber informasi primer untuk menelusur dan merekonstruksi sejarah. Dalam rangka pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY, arsip khususnya arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan dapat digunakan sebagai alat untuk menelusuri sejarah kawasan strategis tersebut. Pemerintah DIY dapat melakukan penelusuran informasi tentang sejarah dan wilayah di DIY dari arsip-arsip yang ada di lembaga kearsipan di wilayah DIY baik lembaga kearsipan daerah maupun perguruan tinggi, dan arsip nasional yaitu ANRI. Lembaga kearsipan khususnya lembaga kearsipan daerah di wilayah DIY perlu melakukan penelitian dan publikasi berbasis arsip tentang sejarah dan wilayah strategis DIY. Lembaga kearsipan tersebut juga perlu melakukan pengembangan khazanah dengan melakukan penelusuran arsip-arsip terkait sejarah DIY yang belum diserahkan ke lembaga kearsipan. Jika diperlukan, lembaga kearsipan dapat membuat daftar pencarian arsip (DPA) yang diumumkan kepada publik.
References
Hays, Allen R. tanpa tahun. Peran Kelompok Kepentingan. Majalah Demokrasi. USA: Office of International Information Programs US Department of State.
Kanumoyoso, Bondan. 2017. Metode Sejarah. Jakarta: Kemdikbud.
Kuntowijoyo. 1994. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Laksmi, dkk. 2011. Manajemen Lembaga Informasi: Teori dan Praktik. Jakarta: Penaku
Liji, Liang. 2012. 2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia.
Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
Ruben, Brent D. dan Lea P. Stewart. 2014. Komunikasi dan Perilaku Manusia. Diterjemahkan oleh Ibnu Hamad. Jakarta: Rajawali Press.
Sudarsono, Blasius. 2016. Menuju Era Baru Dokumentasi. Jakarta: LIPI.
Sugihartati, Rahma. 2014. Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Silvestri, Alessandro. 2016. “Archives of the Mediterranean: Govvernance and Record-Keeping in the Crown of Arogan in the Long Fifteenth Century”, Europan History Quarterly Vol. 46 (3): 435-457.
Walne, Peter. 1988. Dictionary of Archival Terminology. 2nd Revised Edition. Munchen-New York-London-Paris: K.G. Saur.
DIY Tetapkan Kawasan Strategis Keistimewaan, SKH Kedaulatan Rakyat, 29 Juli 2016.
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. 1950. Undang-Undang jo. No. 3 JO. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
Web Page
Deklarasi Universal Kearsipan. (Online). www.ica.org, diakses 27 Oktober 2016.
