PEMBANGUNAN KEARSIPAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.46836/jk.v7i1.96Keywords:
archival development, government, regional autonomyAbstract
This research aims to find answers of two fundamental questions, namely, how is the archival development policy performed by the Indonesian government during the regional autonomy era and how can it be developed to support the implementation of regional autonomy in Indonesia. This is a descriptive qualitative research. Data collection used was literature, observations, and documentation techniques. The technique of data analysis used was inductive analysis techniques. The results showed several important conclusions, namely: 1) The archival development policy which has been applied by the Indonesian
government in the era of regional autonomy are: a) transfer of archival issues to local governments as their obligatory functions, b) arrangement of archival institutions as a the most likely consequence of the above mentioned policy, c) strategy of archival development which is focused on the roles of local governments; 2) The government has to cope with several obstacles and challenges in carrying out archival development, such as: a) some regencies/cities do not have any archival institutions as mandated by The Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Local Apparatus Organization, b) there isn’t any
implementing regulations governing the establishment of archival institutions, c) there isn’t any guideline for minimum service standards of archival services, d) there isn’t any optimal guidances, supervisions, consultations, and implementation of archival system in the central and local government, e) regulations that anticipate the demands of good governance and implementation of regional autonomy is inadequate; 3) the archival development models carried out to support the implementation of regional autonomy in Indonesia are, a) having minimum archival service standard as a measuring rod of archival performance at local
governments, b) setting local governments as the main actors of development, c) taking a finicky priority in designing archival development strategies and locus priority in establishing the pattern of institutional relationship in order that archival development can be run effectively and efficiently.
References
Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES.
Dwiyanto, Agus. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
Fauzi, Noer dan R.Yando Zakaria. 2000. Mensiasati Otonomi Daerah. Yogyakarta:
Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST “Press”.
Jimerson, Randall. C. 2003. Amerian Archival Studies: Readings in Theory and Practice. Chicago: The Society of American Archivist (SAA).
Kaho, Josef Riwu. 1991. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Ketelaar, Eric. 1985. Archival and Records Management Legislation and Regulations. Paris: Unesco.
Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH-UI.
Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Ndara, Taliziduhu. 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jilid I. Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11A Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025.
Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Kepala Arsip NasionaI Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
Salam, Dharma Setyawan. 2004. Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya. Cet. 2. Bandung: Djambatan.
Soedjatmoko. 1972. Pembinaan Aspek-aspek Sosiologis-Kulturis dalam Menjunjung Modernisasi. Paper.
Soetomo. 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaya A.R, 1982. Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung.
Todaro, Michael. 1977. Economic Development in The Third World. London: Longmans.
United Nations. 1975. Development Administration: Curent Approaches and Trends in Public Administration for National Development.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali, terakhir adalah dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
